Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA — Menurunnya proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 membuat penyusunan prioritas pembangunan harus dilakukan lebih selektif. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim mengingatkan agar program unggulan daerah tetap memperhatikan pemenuhan belanja wajib yang telah diatur pemerintah pusat.
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan penentuan alokasi anggaran tidak bisa hanya berorientasi pada program prioritas pemerintah daerah. Kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan belanja pegawai harus lebih dahulu diperhitungkan dalam penyusunan anggaran.
“Tentu yang pertama menjadi dasarnya adalah belanja wajib dari pemerintah pusat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga gaji pegawai,” jelas Agusriansyah, Senin (16/11/2026).
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Agusriansyah juga menyoroti persoalan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, sejumlah kebijakan pembangunan dari pusat berpotensi bersinggungan dengan urusan pemerintahan yang selama ini menjadi kewenangan daerah.
Ia mencontohkan pembangunan Sekolah Garuda dan sekolah transformatif oleh pemerintah pusat yang menyentuh jenjang SMA dan SMK, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara pembangunan Sekolah Rakyat (SR) juga berkaitan dengan jenjang SD dan SMP yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat kejelasan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan maupun ketidakpastian dalam pembagian tanggung jawab pembiayaan pendidikan.
“Memang, tidak hanya anggaran yang dipotong. Tetapi kewenangan daerah pun kelihatannya ikut diambil alih,” beber politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Agusriansyah menyebut DPRD terlebih dahulu melakukan kajian terhadap kemampuan keuangan daerah. Langkah ini diperlukan untuk menentukan batas anggaran yang realistis sekaligus memastikan alokasi belanja memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mengingatkan sejumlah ketentuan alokasi anggaran yang menjadi rujukan, antara lain pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 10 persen, serta infrastruktur sekitar 30 persen. Sementara belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen. Ia juga menyebut adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk sektor kesehatan.
“Rujukan utamanya tetap belanja wajib. Seperti belanja pegawai maksimal 30 persen, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan infrastruktur 30 persen,” ujarnya.
Terkait keberlanjutan program Gratispol, Agusriansyah menyatakan DPRD tetap mendukung pelaksanaannya selama tidak mengganggu pemenuhan belanja wajib dan kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, apabila penurunan pendapatan daerah semakin menekan ruang fiskal hingga berdampak pada pos-pos belanja mendasar, pemerintah daerah bersama DPRD perlu melakukan evaluasi terhadap prioritas anggaran.
“Selama belanja wajib itu tidak terganggu, anggaran Gratispol akan kita setujui. Namun, kalau mulai tergerus, kita harus berani memilih,” tegas anggota Komisi IV DPRD Kaltim tersebut.
Ia juga menilai ruang efisiensi anggaran semakin terbatas setelah pemerintah melakukan penghematan dalam dua tahun terakhir, terutama pada perjalanan dinas dan belanja operasional perkantoran. Jika kemampuan keuangan daerah kembali menyusut, penyesuaian anggaran dikhawatirkan mulai berdampak pada belanja pegawai maupun kegiatan pelayanan publik.
Gambaran keterbatasan fiskal tersebut, lanjut Agusriansyah, juga terlihat pada alokasi anggaran DPRD Kaltim untuk 2027. Ia menyebut lembaga legislatif hanya memperoleh alokasi sekitar Rp140 miliar, sementara kebutuhan yang diajukan lebih dari Rp200 miliar.
Menurutnya, penyesuaian tersebut akan memengaruhi pelaksanaan fungsi kedewanan, mulai dari pembahasan anggaran, pengawasan, hingga kegiatan legislasi. Ia memperkirakan organisasi perangkat daerah (OPD) juga menghadapi tekanan anggaran yang tidak ringan.
“Lembaga yang membahas anggaran saja mengalami penyesuaian hingga 50 persen. Apalagi dinas-dinas atau OPD terkait,” urai legislator dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau tersebut.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, DPRD Kaltim menilai penyusunan APBD 2027 harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan prioritas. Pemenuhan belanja wajib, keberlanjutan program unggulan, serta kemampuan pemerintah daerah menjaga pelayanan publik menjadi sejumlah hal yang harus diperhitungkan secara cermat. (ADV/DPRD Kaltim)






