Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA — Pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir yang jauh dari pusat pemerintahan. Keterbatasan fasilitas sekolah hingga belum meratanya tenaga pendidik membuat kualitas layanan pendidikan di sejumlah daerah belum setara dengan kawasan perkotaan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras. Ia menilai pemenuhan kebutuhan pendidikan di sejumlah wilayah, khususnya daerah pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kabupaten Berau, masih belum berjalan merata.
Menurutnya, persoalan tersebut terlihat dari belum terpenuhinya kebutuhan dasar penyelenggaraan pendidikan, mulai dari sarana dan prasarana sekolah hingga ketersediaan tenaga pengajar.
“Kalau dikatakan terpenuhi, sampai pada saat ini secara keseluruhan memang belum terpenuhi,” ujar Agus Aras, Senin (16/11/2026).
Ia menyebut ketimpangan pendidikan tidak hanya terjadi pada satu wilayah. Sejumlah kawasan pedalaman dan pesisir di Kabupaten Kutai Timur, seperti Kecamatan Sandaran, Sangkulirang, hingga Busang yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, masih membutuhkan perhatian dalam pemenuhan fasilitas belajar.
Jarak wilayah dari pusat pemerintahan turut menjadi tantangan dalam pemerataan layanan pendidikan. Kondisi geografis tersebut membuat penyediaan fasilitas sekolah dan distribusi tenaga pendidik membutuhkan penanganan yang lebih serius.
“Baik infrastrukturnya maupun tenaga pengajarnya, masih perlu peningkatan. Karena masih banyak wilayah di Dapil VI yang jauh dari ibu kota,” beber legislator Partai Demokrat tersebut.
Melihat kondisi itu, Agus meminta Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan perhatian khusus terhadap sekolah-sekolah di wilayah terpencil. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan, tetapi harus menjangkau masyarakat yang tinggal di pedalaman dan pesisir.
Ia juga memastikan Komisi IV DPRD Kaltim akan mengawal kebijakan serta penganggaran sektor pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Pengawasan tersebut mencakup kebutuhan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).
“Kami di Komisi IV memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, khususnya terhadap sektor pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Baik itu SMA, SMK, maupun SLB,” tegas Agus Aras.
Menurutnya, pemerataan fasilitas dan tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh anak di Kaltim memperoleh kesempatan belajar yang layak, tanpa dibatasi lokasi tempat tinggal maupun kondisi geografis daerah.
DPRD Kaltim pun mendorong agar persoalan pendidikan di wilayah pelosok menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan program dan alokasi anggaran pemerintah provinsi, sehingga kesenjangan layanan pendidikan antara perkotaan dan daerah terpencil dapat ditangani secara bertahap. (ADV/DPRD Kaltim)






