Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Sejumlah rencana pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan terpaksa ditunda menyusul penyesuaian anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kini lebih selektif menentukan prioritas belanja di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat serta kemampuan keuangan daerah.
Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan dengan agenda penyampaian nota penjelasan wali kota terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, Selasa (10/11/2026).
Bagus menjelaskan, dana transfer ke daerah (TKD) yang diterima pemerintah daerah harus diarahkan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan wajib, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menentukan kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas. Sejumlah program pemeliharaan infrastruktur tetap berjalan, tetapi beberapa proyek pembangunan yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan sesuai jadwal.
Menurutnya, kemampuan anggaran daerah belum tentu mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan di Balikpapan. Karena itu, Pemkot membuka peluang untuk meminta dukungan pemerintah pusat guna membantu pembiayaan infrastruktur.
“Kalau tidak, bisa mencoba meminta dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan terhadap infrastruktur yang ada di Kota Balikpapan,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, penggunaan anggaran juga harus mempertimbangkan sejumlah program prioritas pemerintah pusat. Di antaranya Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Nasional Terintegrasi dengan nilai anggaran sekitar Rp250 miliar.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah daerah turut menyiapkan kebutuhan pendukung, termasuk penyediaan lahan yang telah memiliki sertifikat.
Di tengah penyesuaian belanja pembangunan, Bagus memastikan kondisi keuangan Pemkot Balikpapan masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai.
“Ini yang menjadi hal utama, karena beberapa kota masih banyak masalah yang berkaitan dengan gaji pegawai. Tapi di Kota Balikpapan aman,” katanya.
Bagus menambahkan, penyusunan APBD bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD. Masyarakat juga memiliki ruang untuk mengawasi penggunaan anggaran agar program yang tetap dijalankan dapat memberikan manfaat secara optimal.
Penyesuaian belanja tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pelayanan publik, dan keberlanjutan pembangunan di Kota Balikpapan. (yud)
