Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Balikpapan kembali menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menilai kondisi tersebut perlu segera dievaluasi agar tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat.
Menurut Fauzi, antrean yang terjadi hampir setiap hari tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi menghambat mobilitas dan produktivitas warga. Karena itu, ia meminta adanya pembenahan menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan BBM di daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik dan kebutuhan BBM terpenuhi tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean,” ujar Fauzi kepada wartawan, Selasa (2/6/2026)
Fauzi menjelaskan, evaluasi perlu dilakukan mulai dari mekanisme distribusi, pengaturan kuota, hingga sistem pengawasan yang diterapkan di lapangan. Dengan langkah tersebut, pemerintah dan pihak terkait dapat mengidentifikasi akar persoalan yang menyebabkan antrean terus berulang.
Dia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi yang lebih akurat dan transparan dalam proses distribusi BBM. Menurutnya, sistem yang ada saat ini masih perlu diperkuat agar tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.
“Teknologi harus mampu memastikan distribusi berjalan tepat sasaran. Jika masih ada celah dalam sistem, tentu perlu dilakukan penyempurnaan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” katanya.
Selain itu, Fauzi mendorong adanya pengawasan yang lebih efektif dengan melibatkan berbagai pihak agar distribusi BBM dapat berjalan sesuai aturan. Transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran BBM dinilai menjadi kunci untuk mengurangi berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Komisi II DPRD Balikpapan, lanjutnya, akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan langkah-langkah perbaikan dapat segera direalisasikan.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan kepastian dan kenyamanan saat membeli BBM. Karena itu, evaluasi dan perbaikan sistem harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
