Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Vera Yulianti, menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang hingga kini masih dirasakan masyarakat, terutama terkait pelayanan air bersih dan penanganan banjir yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna DPRD Balikpapan, Vera menyampaikan bahwa pelayanan air bersih oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PDAM) masih jauh dari harapan warga.
Menurutnya, keluhan masyarakat mengenai minimnya sambungan instalasi ke rumah-rumah warga, kurangnya jaringan pipa induk di beberapa wilayah, serta penurunan kualitas air menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian segera.
“Pemerintah Kota perlu segera memanggil manajemen Perumda Tirta Manuntung untuk memberikan penjelasan dan solusi konkret atas keluhan masyarakat. Jangan sampai masalah ini terus berlarut-larut tanpa kejelasan,” ujar Vera saat membacakan Pemandangan umum Fraksi NasDem dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (27/10/2025).
Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi kinerja manajemen PDAM, termasuk dalam hal pemeliharaan infrastruktur dan percepatan layanan pelanggan.
Menurutnya, pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin pemerintah daerah bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Selain persoalan air bersih, Vera turut menyoroti penanganan banjir yang hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan. Ia menilai proyek penanggulangan banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, yang menjadi program strategis kota, belum mampu memberikan dampak nyata dalam mengurangi genangan di kawasan rawan banjir.
“Proyek DAS Ampal ini sudah berjalan cukup lama, tetapi masyarakat di beberapa titik seperti kawasan Gunung Malang, Balikpapan Baru, dan Jalan MT Haryono masih terus terdampak setiap kali hujan deras. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas proyek ini,” tegasnya.
Vera menilai bahwa akar persoalan banjir tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan fisik semata. Ia mendorong pemerintah untuk menyusun kajian komprehensif yang mencakup tata ruang, sistem drainase, serta pengawasan pembangunan di wilayah hulu dan hilir sungai.
“Kita perlu langkah cepat, terukur, dan berbasis data agar program penanganan banjir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya proyek tahunan yang tanpa hasil nyata,” tambahnya.
Lebih lanjut, Vera mengingatkan agar Pemerintah Kota Balikpapan memastikan setiap program prioritas daerah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat diperkuat dalam mengawal kebijakan publik yang menyentuh kebutuhan dasar warga kota.
“Keluhan warga tentang air bersih dan banjir bukan hal baru. Karena itu, sudah saatnya pemerintah hadir dengan kebijakan yang nyata, terukur, dan berorientasi pada hasil,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
