Cegah Stunting, Melalui Program Pemberian Makanan Tambahan

Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mencegah stunting adalah strategi penting dalam meningkatkan status gizi anak bayi lima tahun (balita) dan mencegah pertumbuhan yang terhambat. Tujuan utama PMT adalah untuk memberikan makanan yang kaya akan energi, protein, dan vitamin mineral, sehingga dapat mencapai status gizi yang optimal

Hal itu yang dilakukan oleh Kelurahan Telagasari, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dalam upaya pencegahan stunting kepada anak-anak khususnya balita dan ibu menyusui.

Sekretaris Lurah Telagasari, Kamsani mengatakan bahwa program tersebut sudah berjalan sejak 2022 lalu. Dan menyasar kepada anak-anak serta ibu-ibu menyusui dari golongan keluarga kurang mampu yang rawan stunting dan kekurangan gizi.

Adapun program ini, lanjut dia, hasil kolaborasi kelurahan Telagasari berkolaborasi bersama Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan Puskesmas di wilayah tersebut.

“Jadi sebelum ramai-ramainya stunting, kami sudah melaksanakan. Dan sekarang pun masih berlanjut,” kata Kamsani kepada wartawan, Selasa (28/10/2024).

Menurut dia, bahwa program PMT ini dengan memberikan makanan atau menyetok makanan selama seminggu kepada keluarga miskin (gakin) tersebut. Di mana meliputi, sayur-sayuran, daging hingga telur yang dicukupkan untuk bisa dimasak/konsumsi selama sepekan.

Namun, dikarenakan si anak dan ibu menyusui tidak tinggal sendiri, maka makanan itu juga dikonsumsi oleh keluarga lain yang tinggal serumah.

“Jadi persoalannya itu. Yang harusnya cuma untuk si anak, tapi dimakan juga oleh yang tinggal serumah. Sebab memang mayoritas yang kami bantu itu dari keluarga tidak mampu,” tambahnya.

Bukan hanya warga tak mampu, Kamsani mengungkapkan, bahwa stunting juga menyerang keluarga mampu, biasanya disebabkan salah pola asuh. Kendati demikian, pihaknya pun menindaklanjuti sekaligus memberikan edukasi.

“Alhamdulillah program kami ini berjalan. Cuma kendalanya, kader-kader kami dari pekerja sosial ini tidak menerima biaya operasional. Nah ini yang coba kami usulkan agar minimal kader-kader posyandu ini ada operasional,” pungkasnya. (Djo/ADV/Diskominfo Balikpapan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *