Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah melaksanakan rapat evaluasi kinerja terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait realisasi fisik, anggaran, dan kinerja perangkat daerah yang telah dicapai.
“Kita sudah melakukan rapat evaluasi kinerja dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024 Balikpapan bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkot Balikpapan, termasuk seluruh Camat di Balikpapan,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir belum lama ini.
Muzakkir menyampaikan, bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memastikan optimalisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, guna mendukung pencapaian target pembangunan di Balikpapan.
Sinergi antar perangkat daerah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
“Memang terdapat beberapa pekerjaan yang belum maksimal, tapi dari keseluruhan pengerjaan fisik pembangunan infrastruktur di Balikpapan sudah mencapai 73 persen,” terangnya.
Dia menyampaikan, progres pembangunan fisik secara komulatif sudah mencapai 73 persen. Sebenarnya capaian progres pembangunan fisik sebesar 73 persen ini sudah sangat tinggi, hanya sisa realisasi pembayaran yang harus dipercepat.
Menurut dia alasan harus dipercepatnya realisasi pembayaran, karena biasanya realisasi keuangan lambat dilakukan, hal itu disebabkan terkait pola kontrak yang harus dibayarkan di akhir dan tidak dibayarkan sesuai progres. Dan memang itu salah satu strategi dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Kita sudah sampaikan, karena waktu saya baru sebulan bekerja. Saya tidak bisa mengakselerasi semua pekerjaan yang ada di Balikpapan, salah satunya pembangunan SMPN 27 di Balikpapan Timur yang mengalami keterlambatan mencapai 10 persen,” tuturnya.
Realisasi anggaran dan fisik harus berjalan seiring agar program-program strategis pemerintah dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk memperbaiki kinerja yang belum optimal dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. (Djo/ADV/Diskominfo Balikpapan)
