Lintasbalikpapan.com, KUKAR – Di balik derasnya hujan dan medan terjal yang sulit ditembus, langkah percepatan pengamanan aset listrik negara terus dikebut. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) bersama Kantor Pertanahan (Kantah) Kutai Kartanegara berhasil menuntaskan pengukuran 42 titik tapak tower SUTT 150 kV jalur Melak–Kota Bangun.
Langkah ini bukan sekadar pengukuran biasa. Ini adalah bagian penting dari proses sertifikasi aset negara yang akan menjadi fondasi hukum bagi infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Timur.
Sejak dimulai Februari 2026, tim gabungan berjibaku di lapangan. Tak hanya menghadapi curah hujan tinggi, mereka juga harus menembus perbukitan terjal hingga membuka jalur baru di lokasi-lokasi terpencil yang belum memiliki akses.
Meski penuh tantangan, proses tetap berjalan sesuai target. Kolaborasi antara PLN UIP KLT, Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 3 (UPP KLT 3), dan Kantah Kukar menjadi kunci keberhasilan di lapangan.
General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menyebut capaian ini sebagai tonggak penting dalam pengamanan aset negara.
“Kami mengapresiasi kolaborasi solid antara PLN dan Kantah Kukar di tengah tantangan medan dan cuaca yang tidak mudah. Ini menjadi milestone penting untuk memastikan aset negara terlindungi secara hukum,” ujarnya.
Pengukuran ini nantinya akan menjadi dasar penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT) oleh Kantah Kukar, sebelum dilanjutkan ke tahap sertifikat hak atas tanah. Tahapan ini menjadi syarat mutlak dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan aset strategis di sektor ketenagalistrikan.
Lebih dari sekadar administrasi, sertifikasi ini juga berdampak langsung pada keandalan listrik. Dengan legalitas yang jelas, potensi sengketa lahan bisa ditekan, sehingga operasional jaringan tetap aman dan stabil.
“Legalitas aset adalah fondasi utama dalam menjaga keandalan infrastruktur. Dengan sertifikasi yang jelas, PLN dapat memastikan pasokan listrik tetap andal dan berkelanjutan,” tambah Basuki.
PLN pun memastikan proses sertifikasi akan terus dipercepat hingga seluruh aset transmisi memiliki kepastian hukum.
Di tengah tantangan alam yang tak bersahabat, upaya ini menjadi bukti bahwa menjaga listrik tetap menyala bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kerja keras di lapangan demi melindungi aset negara dan melayani masyarakat. (*)
