Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi meminta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 bisa terintegrasi dengan pembangunan di Ibu Kota Negara Nusantara.

Menurut Hadi Mulyadi, RKPD Tahun 2024 harus memuat rencana pembangunan infrastruktur pendukung terutama di 3 wilayah penyangga IKN seperti Kabupaten Kukar, Kota Balikpapan dan Samarinda guna mendukung kebutuhan IKN kedepan.

Hal itu disampaikan Hadi Mulyadi saat membuka Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Mercure Samarinda pagi tadi.

"Pembangunan 2024 ini harus terintegrasi dengan pembangunan IKN itu yang perlu diketahui pemerintah, jangan sampai IKN dibangun luar biasa tapi tidak menyesuaikan kebutuhan, terutama harus terintegrasi dengan 3 Kota penyangga," ungkap Hadi Mulyadi.

Sementara itu Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kaltim Yusliando mengatakan, dalam RKPD Tahun 2024 Pemprov Kaltim memiliki sejumlah rencana pembangunan guna penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Rencana itu diantaranya, pembangunan jalan akses outer ring road 4 Bandara APT Pranoto - Batu Besaung, pembangunan SPAM regional Marangkayu, pengendalian banjir di 5 Kabupaten dan Kota hingga membangun 1000 rumah layak huni.

Banyak program akan kita lakasanakan, kita minta masukan peserta konsultasi publik, bagaimana menyiapkan prasarana dasar masyarakat, seperti SPAM Marangkayu, jalan lingkar samarinda, dan jalan ke bandara, termasuk melakukan perbaikan terhadap 1000 rumah layak huni," tutur Yusliando.

Yuliando menuturkan, dilaksanakannya konsultansi publik ini bertujuan menggali saran dan masukan serta gagasan dari seluruh organisasi perangkat daerah di Kaltim dalam rangka penyusunan rencana awal RKPD Kalimantan Timur tahun 2024 sebelum dibawa pada Musrembang melalui peraturan gubernur.

Kegiatan ini juga sebagai langkah untuk menjalankan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2024 dimana RKPD menjadi menjadi bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.