Home Kesehatan Pelayanan Dikeluhkan, Dinkes Kaltim Bakal Panggil Pihak RS Pertamina Balikpapan

Pelayanan Dikeluhkan, Dinkes Kaltim Bakal Panggil Pihak RS Pertamina Balikpapan

SHARE
Pelayanan Dikeluhkan, Dinkes Kaltim Bakal Panggil Pihak RS Pertamina Balikpapan

Keterangan Gambar : Rumah Sakit Pertamina Balikpapan (sumber : wikipedia)

lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Persoalan pelayanan di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan (RSPB) yang baru-baru ini ramai diberitakan rupanya turut disorot oleh DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim. Pasca adanya laporan dari keluarga pasien di Balikpapan yang diduga mendapatkan pelayanan kurang maksimal hingga akhirnya pasien meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin mengatakan akan memanggil pihak RS Pertamina Balikpapan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dinkes juga akan berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Kaltim.

Menurut Jaya, jika benar seperti yang diadukan oleh keluarga pasien terkait adanya permintaan uang jaminan sementara kepada pasien yang memiliki kartu jaminan KIS, maka pihak RSPB disebut-sebut menyalahi aturan.

"Saya akan bikin surat dengan komisi IV, tapi sebelum itu kita turunkan tim dulu Rumah Sakit Pertamina, karena kan jaminan KIS itu preminya kan dibayar pemerintah bagi yang tidak mampu, mereka yang tidak mampu di IGD tidak boleh diminta uang jaminan," ungkapnya.

Dikatakan Jaya, pihaknya akan melihat kembali bagaimana kronologi kejadian agar terjadi keberimbangan informasi. Namun dari kejadian ini, pihaknya kedepan akan berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur.

"Karena kita belum tau kronologi disana, tapi kita akan perbaiki semua pelayanan baik di rumah sakit swasta maupun pemerintah," janjinya.

Sebelumnya pihak RSPB membantah terkait adanya permintaan uang jaminan sebelum perawatan dilakukan. Sebab saat itu pasien atas nama Tri Sutrisno ini telah mendapatkan penanganan awal sejak datang ke RSPB pada Sabtu (14/1/2023) sekira pukul 08.35 wita. 

“Saat tiba di IGD RSPB kondisi pasien alami penurunan kesadaran dan sesuai prosedur penanganan kegawat daruratan, dilakukan pemeriksaan dan tindakan pemasangan infus, pemberian oxygen, photo thorax, CT Scan Kepala dan pemberian obat-obatan,” jelas Liza Permatasari, Senior Officer Public Relations RSPB.

Liza juga menerangkan bahwa saat pasien akan dilakukan CT Scan, keluarga hanya diminta untuk menandatangani form persetujuan pemeriksaan sesuai prosedur tindakan medis yang saat itu ditandatangani oleh keluarga pasien.

“Dilakukan penanganan kegawat daruratan di IGD dikarenakan kondisi pasien yang kritis dan semua upaya telah dilakukan untuk stabilisasi kondisi pasien. Namun kondisi pasien semakin memburuk dan akhirnya meninggal dunia,” terangnya.

Sehingga dari serangkaian prosedur yang telah dilakukan, Liza membantah bahwa pihaknya meminta pembayaran diawal sebelum penindakan.

“Kebijakan di IGD RSPB selama ini tidak pernah meminta pembayaran terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien,” pungkasnya.