Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN - Komisi II DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah kota Balikpapan memperkuat kerjasama dengan daerah pemasok, hal itu dilakukan sebagai  upaya menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pokok di Kota Balikpapan.

Mengingat kondisi Balikpapan memiliki ketergantungan tinggi dengan daerah pemasok bahan pokok. Sebab 90 bahan pokok yang tersedia dipasok dari luar daerah.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto menyampaikan, bahwa daya beli masyarakat bisa semakin meningkat. Karena Balikpapan sebagai daerah penyangga utama ibukota negara yang baru. Tentu kondisi ini, akan berdampak pada penambahan jumlah penduduk yang mencari pekerjaan ke Balikpapan.

"Maka hal ini perlu dilakukan, karena pasokan bahan pokok di Balikpapan, sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kerjasama yang kuat. Sehingga ada jaminan pasokan yang rutin setiap bulannya," ujar Danang ketika diwawancarai wartawan, Kamis (25/5/2023).

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta pemerintah kota mengawal dan mengawasi ketersediaan kebutuhan bahan pokok. Hal itu dilakukan agar upaya mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok di pasaran bisa menjadi normal ketika terjadi kenaikan harga.

Selain itu, menurutnya, hal ini juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Apalagi dampak sosial dari pandemi begitu terasa pada warga dengan ekonomi sederhana.

"Kalau kita tidak punya stok kebutuhan bahan pokok ini dapat merusak ekonomi warga Balikpapan. Sehingga perlu dilakukan kerjasama yang kuat antara pemerintah kota dengan daerah pemasok dari luar Balikpapan seperti Sulbar, Sulsel dan pulau Jawa," terangnya.

Dia menyampaikan, bahwa kerjasama  pemerintah kota Balikpapan dengan Pemprov Sulbar sangat bagus karena sangat membantu masyarakat, dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok sehari-hari serta guna menekan tingginya harga-harga kebutuhan bahan pokok di pasaran.

"Kita menginginkan agar pedagang jangan seenaknya saja menaikan harga kebutuhan bahan pokok. Kami juga minta OPD terkait segera buat panduan standar harga bahan pokok," pungkasnya. (drh)