DBH Belum Cair, Sejumlah Proyek Infrastruktur Balikpapan Terpaksa Ditahan

Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Sejumlah program pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan terpaksa belum dapat direalisasikan secara maksimal akibat kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Pemerintah daerah masih menunggu pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk menggerakkan kembali sejumlah proyek prioritas.

Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H Yusri, mengatakan berdasarkan laporan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, penyerapan APBD sebenarnya terus diupayakan. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat sejumlah kegiatan infrastruktur belum dapat didukung sepenuhnya.

“Ada beberapa kegiatan yang seharusnya sudah bisa dilaksanakan tetapi belum bisa di-support sepenuhnya karena keadaan fiskal. Kondisi keuangan saat ini diperkirakan belum mencukupi,” ujar Yusri saat diwawancarai wartawan, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, pencairan DBH menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang saat ini tertahan. Hingga kini, Pemkot Balikpapan disebut baru menerima sekitar Rp12 miliar dari total alokasi TKD yang nilainya mencapai lebih dari Rp400 miliar.

“Sebenarnya kalau soal penyerapan anggaran, jika fiskal bagus tentu bisa semaksimal mungkin,” katanya.

Yusri menegaskan, dana yang belum ditransfer tersebut merupakan hak daerah yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pembangunan prioritas. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat mempercepat proses transfer agar pembangunan di Balikpapan tidak semakin terhambat.

“Bagaimanapun itu adalah hak daerah. Jika dana sudah masuk, bisa langsung melaksanakan pembangunan yang selama ini menjadi skala prioritas,” tegasnya.

Di sisi lain, pembahasan APBD Perubahan 2026 juga belum dimulai secara mendalam. Yusri mengatakan DPRD masih menunggu arahan pimpinan terkait mekanisme dan jadwal pembahasannya.

“Kemungkinan pekan depan baru dimulai. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pimpinan terkait mekanisme dan jadwal pembahasan APBD Perubahan 2026,” ujarnya.

Meski menghadapi tekanan fiskal dan keterlambatan transfer dari pemerintah pusat, Yusri tetap optimistis realisasi anggaran dapat dikejar hingga akhir tahun apabila persoalan pendanaan segera teratasi. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *