Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengakui penanganan banjir di Balikpapan masih membutuhkan anggaran sangat besar. Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan dana untuk mengatasi persoalan banjir di kota tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.
Namun hingga saat ini, pemerintah daerah baru mampu mengalokasikan sekitar Rp200 miliar atau sekitar 10 persen dari total kebutuhan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Angkanya memang cukup besar, sekitar Rp2 triliun. Sementara yang baru kita anggarkan kurang lebih Rp200 miliar. Artinya memang masih banyak kekurangan,” ujar Alwi kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, besarnya kebutuhan anggaran menjadi tantangan utama dalam percepatan penanganan banjir. Ia menjelaskan, jika seluruh kebutuhan dana dipenuhi sekaligus melalui APBD, maka hal tersebut akan sangat membebani kapasitas fiskal daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Alwi menilai, penyelesaian persoalan banjir tidak bisa dilakukan secara instan karena mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan dan normalisasi drainase, pelebaran serta pengerukan sungai, pembangunan kolam retensi, hingga penataan kawasan permukiman di daerah rawan genangan.
“Kalau hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah, tentu tidak cukup untuk menuntaskan semuanya dalam waktu singkat. Karena itu perlu skema pembiayaan lain,” jelasnya.
DPRD pun mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar mendapat dukungan anggaran, baik melalui dana alokasi khusus, bantuan keuangan kementerian terkait, maupun program strategis nasional.
Ia menegaskan, penanganan banjir menjadi salah satu prioritas pembangunan karena berdampak langsung pada aktivitas masyarakat dan perekonomian kota. Setiap kali terjadi hujan dengan intensitas tinggi, sejumlah titik di Balikpapan masih kerap mengalami genangan, bahkan banjir yang mengganggu lalu lintas dan aktivitas warga.
Di sisi lain, Alwi juga menyinggung persoalan pengelolaan sampah yang dinilai sudah menunjukkan progres positif. Melalui peran aktif Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, sistem pengangkutan dan pengolahan sampah dinilai semakin tertata.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan pembangunan di Balikpapan tidak hanya terbatas pada banjir dan sampah. Masih terdapat berbagai kebutuhan infrastruktur dan layanan publik lain yang juga memerlukan perhatian serta dukungan anggaran.
“Semua ini tentu tidak bisa diselesaikan sekaligus. Kita lakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, sambil terus mencari dukungan dari pusat,” tegasnya.
DPRD berharap, dengan perencanaan yang matang dan sinergi antara pemerintah daerah, pusat, serta dukungan masyarakat, upaya penanganan banjir di Balikpapan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di masa mendatang. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
