Serikat Pekerja di Balikpapan Tolak Program Tapera

Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Sejumlah perwakilan serikat pekerja Kota Balikpapan mendatangani Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (10/6/2024). Kedatangan perwakilan serikat buruh untuk menyampaikan petisi menolak rencana pemerintah memberlakukan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketua DPC Serikat Buruh Muslim Indonesia Rustam mengatakan, bahwa dengan di berlakukannya PP 21 tahun 2024 itu sebenarnya sudah banyak potongan, yang sangat merugikan pekerja dan juga buruh.

“Kalaupun nanti Tapera tersebut diberlakukan, pihaknya menganggap hal itu tidak perlu, karena tidak ada manfaatnya,” terangnya.

Ia menjelaskan, Tapera itu 10 tahun baru bisa diklaim atau dipergunakan. Sementara ada jaminan sosial lainnya dalam hal ini BPJS juga memberikan jaminan yang sama terkait penyediaan rumah, dengan ada subsidi dan juga dengan hanya kepesertaan 1 tahun sudah bisa mengambil dana untuk pembangunan ataupun renovasi rumah. Dan juga hitungan kreditnya ringan.

“Sehingga munculnya PP tersebut juga dilatarbelakangi oleh undang-undang yakni undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Dan serikat pekerja kecolongan dengan aturan tersebut, kenapa karena pembahasannya juga tidak relevan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono, menjelaskan, pada hari ini, pihaknya menerima perwakilan dari serikat pekerja untuk menyampaikan petisi penolakan terhadap Tapera.

“Saya pikir program tapera yang disampaikan dari kawan-kawan dari serikat pekerja, sudah ada di jaminan lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Budiono menambahkan, pada dasarnya, DPRD ini merupakan perwakilan dari fraksi dan petisi ini akan di sampaikan kepada pimpinan. (Djo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *