Sekda Minta ASN Harus Netral Dalam Pilkada 2024

Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan Muhaimin meminta kepada seluruh ASN di wilayah Balikpapan harus tetap netral dalam Pilkada 2024.

“Insyaallah tanggal 13 nanti akan ada sosialisasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait netralitas ASN,” kata Muhaimin kepada wartawan, Senin (10/6/2024).

Dalam sosialisasi tersebut, Muhaimin memastikan akan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Balikpapan.

“Jadi nanti KASN akan melakukan sosialisasi dan mengingatkan para ASN untuk menjaga netralitas,” tuturnya.

Menurut Muhaimin, bila berkaca pada Pemilihan Presiden dan Legislatif pada Pemilu kemarin, tidak ada ASN di Balikpapan yang mengalami sengketa pemilu. Sehingga tidak ada ASN yang terlibat secara langsung walaupun sempat ada isu.

Isu yang di maksud Muhaimin adalah salah satu camat di Kota Balikpapan dituding melakukan kampanye langsung salah satu calon legislatif DPRD Provinsi. Namun, setelah dari inspektorat melakukan pemeriksaan tidak ada bukti yang di temukan

Kendati demikian, Muhaimin mengatakan hal itu tetap menjadi evaluasi dari Pemkot Balikpapan.

“Semoga setelah ada evaluasi dari KASN bisa memperteguh kembali teman-teman di ASN untuk tetap menjaga netralitas dan menjaga pelayanan masyarakat dengan baik,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dapat menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Budiono menegaskan, ASN wajib netral dan tidak mendukung atau menjadi tim pemenangan salah satu kandidat. Hal ini dikarenakan ada ketentuan dalam perundang-undangan yang mewajibkan para abdi negara itu tetap netral dan tidak memberikan dukungan.

“Netralitas ASN itu sudah diatur walaupun di satu sisi mereka punya hak pilih,” kata Budiono

Menurutnya, bahwa sebagai fungsi kontrol untuk netralitas ASN dengan cara memperketat pengawasan terhadap para ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis di lapangan yakni melalui awak jurnalis atau insan pers.

“Bila ada ditemuin silahkan diberitakan dan dilaporkan,” ucapnya.

Selain itu, Budiono juga menuturkan bahwa jika ada ASN yang ketahuan memberikan dukungan kepada salah satu calon dalam ajang politik praktis, maka akan ada sejumlah sanksi, termasuk diberhentikan dari jabatannya selaku ASN. (Djo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *