Dewan Sebut Belum Terima Laporan Adanya Pungli Program PTSL Di Balikpapan

Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan Muhammad Najib mengaku belum ada terima laporan dari masyarakat kota Balikpapan terkait adanya Pungutan Liar (Pungli) program sertifikasi tanah gratis atau yang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Hingga saat ini, kami belum menerima laporan dari masyarakat Balikpapan soal adanya pungutan liar di Balikpapan terhadap program pengurusan PTSL,” kata Najib ketika diwawancarai wartawan, Jumat (26/4/2024)

Menurut Najib, bahwa sosialisasi program PTSL yang dilakukan oleh pemerintah Balikpapan sudah berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada laporan dari masyarakat.

“Jadi memang program PTSL ini, telah disosialisasikan di Kelurahan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan RT. Sehingga proses dan mekanismenya juga telah disosialisasikan termasuk biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat,” terangnya.

Dia menyampaikan, jika nanti terdapat pungli terhadap program PTSL tersebut, pihaknya meminta agar masyarakat segera melaporkan. Sebab program tersebut merupakan program dari Kementrian ATR/BPN.

“Memang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui besar biaya untuk pengurusan PTSL tersebut, sedangkan untuk pengurusan PTSL mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, biayanya Rp 250 ribu,” jelasnya.

Najib menjelaskan, bahwa biaya tersebut untuk administrasi, seperti halnya biaya materai, foto kopi, pengukuran tanah hingga pematokan lahan.

“Kami pikir sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sangat masif. Sehingga nantinya para ketua RT bisa melanjutkan ke warganya, agar nanti warga dapat mengerti,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa minat masyarakat terhadap program PTSL cukup banyak. Namu, program tersebut terbatas, sebab ada kouta yang terbagi di setiap kecamatan. (Djo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *