Home Kota MAHASISWA MINTA PERNYATAAN SIKAP

MAHASISWA MINTA PERNYATAAN SIKAP

KEPUNG GEDUNG DPRD, TOLAK RUU KPK-KUHP

SHARE
MAHASISWA MINTA PERNYATAAN SIKAP

Keterangan Gambar : Ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa membeludak di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (30/9) siang.

LINTASBALIKPAPAN- Ribuan mahasiswa mengepung Gedung DPRD Balikpapan, Senin (30/9) siang. Kembali menyuarakan penolakan terhadap RUU KPK-KUHP. Mereka bergabung dengan ratusan pelajar tingkat SMA, mengatasnamakan Aliansi Penyelamat Demokrasi. Untuk beberapa jam, Jalan Jenderal Sudirman harus ditutup.

Ribuan mahasiswa ini membentangkan spanduk kecaman terhadap DPR RI dan Pemerintah Pusat agar membatalkan rencana Revisi UU KPK dan KUHP lantaran dinilai tak masuk akal. Meski sebelumnya para mahasiswa telah melakukan aksi demo, kali ini aksi tersebut digelar lebih besar dibanding sebelumnya.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menerima para pengunjuk rasa. Ia menyebut penyampaian aspirasi tidak masalah dan merupakan hak warga negara Indonesia. Hanya saja, ia meminta untuk tidak anarkis. Dia berjanji akan menyampaikan petisi yang dilayangkan kepada pemerintah pusat. "Baik saja, menyampaikan aspirasi karena itu kan hak semua warga negara. Nanti kami akan sampaikan ke pemerintah pusat karena kan pembuat undang-undang kan di pusat. Yang penting jangan anarkis dan jangan sampai ada jatuh korban, ya saya kira baik lah," tuturnya.

Senada, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengaku akan menyampaikan petisi tersebut kepada DPR RI dan Presiden melalui email. Nantinya petisi tersebut bisa jadi bahan pertimbangan atau masukan dari respon publik terhadap RUU KPK dan RKUHP. Aspirasi ini disambut baik sepanjang untuk membangun kepentingan masyarakat kota Balikpapan.

Abdulloh menambahkan, seharusnya DPR RI tidak serta merta langsung mensahkan RUU KPK dan RKUHP tersebut dengan kondisi saat ini. Di mana terjadi respons negatif dari masyarakat dan harus menjadi pertimbangan. Meskipun saat ini DPR RI telah menunda pengesahan RUU KPK dan KUHP tersebut. "DPR RI mestinya tidak boleh lah, memang alhamdulillah DPR RI sudah melakukan penundaan. Artinya RUU sudah betul dipublikasikan untuk mendapatkan respon dari publik. Nah respons seperti inilah akan ditampung dan diakomodasi sebagai masukan Undang-Undang nantinya," pungkasnya.

Sementara itu, humas aksi Angkit Wijaya meminta pernyataan sikap tegas dari pemerintah dan DPRD kota. "Ini betul betul untuk menolak RKUHP dan RUU KPK. Kami menargetkan untuk Balikpapan menyatakan sikap. Baik Wali Kota maupun Ketua DPRD untuk ikut menyatakan sikap bahwa Balikpapan menolak RKUHP dan Balikpapan mendesak untuk mengeluarkan Perppu untuk UU KPK," tegasnya.

Koordinator Aksi, Indra Hermawan mengatakan, aksi ini sejatinya telah dilakukan secara massif hampir di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan aksi ini memakan korban di Kendari serta terjadinya kericuhan antara mahasiswa dan kepolisian. "Kenapa masih saja seolah tidak tahu mengenai ini padahal sudah ada korban dan sebagainya. Ini gerakan moril untuk sama-sama bahu membahu menolak RKUHP dan RUU KPK. Maka dari itu kami mendesak Presiden mengeluarkan Perppu dan menolak RUU KPK dan RKUHP," ungkapnya.

Aksi demo pun berjalan lancar. Sekira pukul 16.00 wita massa membubarkan diri dengan tertib dan arus lalu lintas kembali normal setelah sempat sebelumnya mengalami kemacetan. (min)